jpnn.com, JAKARTA - Analis politik senior Boni Hargens kembali mengingatkan agenda utama reformasi Polri yang seharusnya fokus pada upaya-upaya transformasi budaya, etika dan sistem internal Polri.
Menurut Hargens, reformasi Polri merupakan investasi demokrasi.
“Kepolisian yang profesional, akuntabel dan demokratis bukan hanya kebutuhan teknis penegakan hukum, tetapi juga investasi fundamental bagi kelangsungan demokrasi Indonesia. Karena itu, reformasi Polri harus harus fokus pada transformasi budaya institusional Polri," ujar Hargens saat menjadi narasumber di acara diskusi publik PMKRI Cabang Jakarta Timur bertajuk 'Evakuasi Tantangan dan Masa Depan Reformasi Polri' di Jakarta, Sabtu (13/11/2025).
Hargens berharap reformasi Polri fokus pada transformasi budaya institusional, tidak tergantung politik jangka pendek, bertujuan memperkuat Polri dalam kerangka demokrasi serta partisipatif kolektif karena menjadi tanggung jawab bersama baik Polri itu sendiri, pemerintah dan masyarakat sipil.
Hargens mengatakan reformasi harus berorientasi untuk memperkuat Polri sebagai lembaga yang memiliki kewenangan koersif untuk mewujudkan negara hukum atau rechtsstaat dan memperkuat demokrasi.
“Mari menata kembali reformasi Polri dengan fokus yang tepat adalah imperatif bagi masa depan demokrasi Indonesia. Ketika kepolisian bertransformasi menjadi institusi yang benar-benar merakyat dan demokrasi, seluruh bangunan demokrasi kita akan lebih kokoh," tandas Hargens.
Terutama, kata dia, mengubah budaya hierarkis-militeristik menjadi lebih berorientasi pada pelayanan publik, dengan penekanan pada nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap HAM.
"Budaya militeristik adalah akar dari berbagai masalah Polri. Tanpa transformasi budaya, reformasi struktural atau pergantian kepemimpinan tidak akan menghasilkan perubahan substantif. Jadi, reformasi budaya ini seharusnya menjadi fokus kajian Komite Reformasi Polri saat ini sehingga ujungnya bisa menciptakan kepolisian sipil yang demokratis," imbuh Hargens.
.jpeg)
