jpnn.com, JAKARTA - Rumah Mediasi Indonesia (RMI) menggelar diskusi publik dan media bertema “Menelisik Program Pemerintah Prabowo: Perspektif Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya”. Diskusi yang digelar di Hotel Akmani, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/12) itu dalam rangka peringatan Hari HAM Internasional.
Forum itu menyoroti berbagai program unggulan Presiden Prabowo dalam kaitannya dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.
Para peserta memberikan apresiasi terhadap keinginan luhur Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita yang relevan dan dinilai memiliki nuansa HAM yang kuat.
Selain itu, forum ini juga memberi berbagai catatan terkait langkah yang harus diambil oleh Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola lingkungan agar hak-hak dasar masyarakat terlindungi
Direktur Eksekutif RMI Ifdhal Kasim menyampaikan sejarah bagaimana konsep HAM diturunkan oleh PBB sebagai ukuran pencapaian peradaban suatu negara.
“Dalam perkembangannya ada dua kovenan utama di PBB yaitu terkait Hak Sipil dan Politik (Sipol) serta Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob),” kata dia dalam siaran persnya, Kamis (11/12).
Ada interdependensi antara keduanya, karena tidak mungkin bicara hak-hak politik tanpa melalui pemenuhan hak-hak ekonomi. Jika dikaitkan dengan pemerintahan Prabowo, banyak program pemerintah saat ini yang sebenarnya sangat pro-rakyat seperti MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih, namun belum dilihat oleh publik sebagai bagian dari pemenuhan HAM.
Oleh karena itu, diskusi semacam ini diperlukan untuk mengkritisi program-program pemerintah, sambil memberi pemahaman yang lebih luas kepada publik agar tidak hanya fokus pada isu hak sipil dan politik, namun juga dari sisi Ekosob. Dengan demikian, bisa adanya peningkatan secara progresif (perlahan) dalam upaya pemenuhan HAM oleh pemerintah.
