bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB berkoordinasi dengan Pemkot Mataram menggelar Forum Komunikasi Kebijakan (FKK), Rabu (12/8).
Pertemuan berlangsung di Ruang Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kantor Wali Kota Mataram.
Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya Kanwil Kemenkum NTB dalam mengembangkan jejaring FKK bersama pemerintah daerah.
Forum ini jadi wadah kolaborasi antara Kementerian Hukum, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat kualitas kebijakan melalui komunikasi, koordinasi, dan sinergi.
Kadiv PPPH Kanwil Kemenkum NTB, Edward James Sinaga, bersama Tim Pokja Badan Strategi Kebijakan (BSK) dan Analis Kebijakan memaparkan kegiatan yang dikolaborasikan.
Di antaranya Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK), Diskusi Strategi Kebijakan (DSK), Policy Talks, serta kajian terhadap berbagai isu strategis daerah.
Ruang lingkup kerja sama juga diarahkan pada penguatan kapasitas Analis Kebijakan melalui pelatihan, workshop dan pertukaran pengetahuan, evaluasi kebijakan dan pemanfaatan platform Legal Policy Hub.
Termasuk menggelar seminar dan Focus Group Discussion (FGD).
.jpeg)
