jabar.jpnn.com, BOGOR - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani menanggapi wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto.
Puan menilai, rekam jejak Soeharto perlu dicermati secara menyeluruh sebelum keputusan tersebut diambil pemerintah.
Puan menyatakan menghormati proses dan wacana yang berkembang terkait usulan tersebut. Namun, ia menegaskan pentingnya menelaah rekam jejak Soeharto secara objektif dari berbagai sisi.
“Karena ini penting, ya harus dicermati rekam jejaknya dari masa lalu sampai sekarang,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Menurut Puan, pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang urgensi dan waktu yang tepat sebelum menetapkan pemberian gelar pahlawan kepada mantan kepala negara tersebut.
“Namun, ya hal itu tentu saja harus dikaji dengan baik dan cermat,” tambahnya.
Sebelumnya, Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) mengusulkan 40 nama tokoh untuk menerima gelar pahlawan nasional tahun ini.
Di antara nama-nama tersebut terdapat aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah, yang dikenal sebagai simbol perjuangan hak-hak pekerja.
