jpnn.com, JAKARTA - Pakar ekonomi Profesor Hamid Paddu menilai positif koordinasi yang dilakukan antara PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan daerah.
Sebelumnya pada Kamis (6/8), Focus Group Discussion (FGD) mempertemukan aparat penegak hukum, pemerintah, regulator, akademisi, dan pemangku kepentingan.
FGD bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang berpotensi menghambat kegiatan operasional hulu migas, khususnya pada aset Barang Milik Negara (BMN).
Menurut Hamid, koordinasi bisa mempercepat penyelesaian masalah kedaerahan yang bisa mengganggu operasional blok migas.
Hanya saja dia mengingatkan agar koordinasi dilakukan dengan efisien dan tidak menimbulkan biaya yang bisa membebani perusahaan.
“Berbagai aktivitas yang berkaitan dengan daerah tentu perlu koordinasi, karena persoalan tanah, persoalan ketenagakerjaan, dan sebagainya terkait di lokal. Tetapi sifatnya koordinasi dan tidak menimbulkan birokrasi tambahan dan tidak (boleh) menimbulkan biaya. Jika demikian, memang baik karena akan cepat menyelesaikan masalah kedaerahan yang mengganggu jalannya operasi Blok Rokan,” kata guru besar Universitas Hasanuddin tersebut.
Namun, jika menimbulkan biaya maka usaha tersebut menjadi tidak efisien. “Karena akan menjadi pola untuk memberikan cost atau biaya yang tidak perlu,” ucapnya.
Menurut Hamid, berbagai sinergi dan koordinasi memang positif, termasuk optimalisasi peran Satgas sebagai wadah koordinasi lintas instansi.
