jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Rahmad Saleh menyatakan permasalahan pagar laut sepanjang 30 km di Tangerang, Banten sudah menjadi pembicaraan dan mengkhawatirkan secara nasional.
Dia menjelaskan beberapa pimpinan KKP sudah ke lokasi dan memberikan ultimatum waktu 2x24 jam agar aktor yang melakukan pemagaran laut itu mengaku.
Namun, masalah itu berlanjut setelah munculnya hampir 270 sertifikat, dan luasnya lebih dari 5 juta meter persegi di laut.
"Nah, kemunculan sertifikat itu menjadi pertanyaan. Kok bisa muncul sertifikat di atas laut, ATR/BPN itu mengelola dari daratan," kata Rahmad Saleh di Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1).
Dia menjelaskan muncul juga HGB laut di daerah Sidoarjo yang dikuasai oleh dua perusahaan properti.
"Indikasinya sudah memiliki sertifikat sejak lama. Nah, di sisi lain, ada kaitan-kaitan yang itu menjadi isu yang liar di masyarakat," tuturnya.
"Nah, karena ini sudah lintas kementerian dan lintas komisi di DPR. Kalau BPN di Komisi II, kemudian KKP di bawah Komisi IV, kemudian ada juga BAPPANAS di situ dan ada yang terkait dengan PSN itu sudah lintas komisi," imbuhnya.
Atas dasar itu, menurutnya, langkah yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah itu ialah membentuk pansus.
