jpnn.com - PONTIANAK – Sejumlah pemda mendapat desakan dari para honorer yang sudah dinyatakan lulus seleksi PPPK 2024.
Begitupn para honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, yang juga mendesak agar pemda turut memperjuangkan pembatalan kebijakan penundaan pengangkatan PPPK 2024.
Bupati Kubu Raya Sujiwo menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kepastian status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi 2024.
"Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berupaya memastikan agar para calon PPPK mendapatkan kejelasan nasib, terutama bagi mereka yang sebelumnya merupakan tenaga honorer atau telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya demi status baru yang hingga kini masih belum pasti," kata Sujiwo di Sungai Raya, Jumat (14/3).
Dia mengatakan, sebagian dari calon PPPK yang sudah lolos ini dulunya pegawai honorer.
Ada juga yang mengundurkan dari pekerjaan lain setelah dinyatakan lulus seleksi PPPK.
"Namun, mereka kini menghadapi ketidakpastian status yang tentu menimbulkan kekecewaan," tuturnya.
Sujiwo berharap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) mempertimbangkan opsi pengangkatan calon PPPK secara bertahap.
