jpnn.com, JAKARTA - Langkah geopolitik Amerika Serikat yang menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan rencana penguasaan Greenland memicu kekhawatiran besar terhadap komitmen keadilan iklim global.
Manuver ini dinilai menciptakan paradoks, di mana negara maju mendesak transisi energi, tetapi tetap mengamankan aset fosil melalui kekuatan militer.
Peneliti Tata Kelola Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yogi Setya Permana, mengingatkan bahwa minyak murah dapat menunda investasi energi terbarukan.
Dalam hal ini, langkah invasi AS ke Venezuela memberikan kontrol atas cadangan minyak mentah terbesar di dunia lebih dari 300 miliar barel kepada korporasi Amerika. Kondisi ini diprediksi akan membuat harga minyak dunia melandai, yang berisiko menjadi "jebakan" bagi negara berkembang.
"Minyak murah tampak menguntungkan secara fiskal, tetapi meningkatkan kerentanan terhadap risiko geopolitik dan beban sosial-ekologis di masa depan," ujar Yogi, Senin (19/1).
Indonesia sendiri berkomitmen mencapai Net-Zero Emission pada 2050 dengan target 100% energi terbarukan dalam satu dekade ke depan.
Namun,kondisi geopolitik saat ini menunjukkan ketegangan makin meningkat setelah Presiden AS Donald Trump memerintahkan penarikan diri dari 66 organisasi internasional pada 7 Januari lalu, termasuk UNFCCC dan IPCC. Amerika menarik diri dari berbagai kesepakatan termasuk soal lingkungan.
Langkah ini dianggap sangat problematis karena terjadi tepat saat dunia bersiap menghadapi COP30 yang dideklarasikan sebagai COP of Truth. Mundurnya aktor besar seperti AS dinilai menjauhkan negosiasi dari aksi iklim yang nyata.
