jpnn.com - JAKARTA – Pemerintah menyadari ada beberapa masalah yang muncul terkait seleksi PPPK 2024, yang misi besarnya ialah menuntaskan masalah honorer atau non-ASN.
Nasib honorer non-database BKN yang tidak lulus seleksi PPPK 2024 merupakan salah satu masalah yang sudah masuk radar pemerintah untuk diselesaikan.
Apakah mereka akan dirumahkan, di-PHK, atau diangkat juga menjadi PPPK Paruh Waktu?
Jika akhirnya akan dimasukkan juga ke gerbong PPPK Paruh Waktu, maka perlu regulasi baru sebagai payung hukumnya.
Pasalnya, KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 mengatur bahwa pengadaan PPPK Paruh Waktu hanya untuk honorer database BKN yang tidak terakomodasi dalam seleksi PPPK 2024 dan CPNS 2024.
Belum ada sinyal yang kuat dari pemerintah mengenai nasib honorer non-database BKN ke depan.
Dalam Rapat Koordinasi Penataan Tenaga Non-ASN di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (31/1/2025), Kepala BKN Prof Zudan Arif Fakrulloh belum menjelaskan solusi konkret yang akan diambil pemerintah untuk menyelamatkan nasib honorer non-database BKN.
“Saat ini pemerintah masih fokus dalam penataan tenaga Non-ASN yang terdata dalam pangkalan data BKN. Namun, tidak menutup kemungkinan akan adanya alternatif lain terhadap tenaga non-ASN di luar pangkalan data yang sudah bekerja paling sedikit dua tahun berturut-turut dan berstatus aktif,” kata Prof Zudan, panggilan akrabnya, dikutip dari keterangan resmi Humas BKN.
.jpeg)
