jpnn.com - SAMARINDA - Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, mempercepat sinkronisasi data kendaraan pegawai berstatus PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu, dan honorer.
Pendataan dilakukan untuk mematangkan persiapan program parkir berlangganan yang ditargetkan berlaku penuh pada 2027.
Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri menegaskan seluruh pimpinan perangkat daerah harus segera mencocokkan data kendaraan pribadi maupun dinas milik pegawai agar program internal ini berjalan sukses.
"Pemerintah harus tertib dulu di dalam sebelum mengajak masyarakat. Bagaimana masyarakat mau percaya kalau pemerintahnya sendiri tidak bisa memberi contoh," katanya saat memimpin Rapat Rekonsiliasi Data Parkir Berlangganan di Samarinda, Rabu (2/9).
Menurutnya, sinkronisasi ini bukan sekadar urusan administratif melainkan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang tertib dan akuntabel.
"Kami ingin memastikan seluruh aparatur pemkot mulai dari ASN (PNS), PPPK, PPPK paruh waktu, hingga tenaga honorer terdata akurat terkait kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor," kataya.
Dalam proses pendataan, ia menyoroti sejumlah kendala data yang belum sinkron akibat mutasi pegawai, pensiun, kesalahan input, data ganda, hingga faktor kendaraan yang digunakan bersama keluarga.
Untuk mengatasi hal tersebut, ia meminta setiap perangkat daerah memperkuat pengawasan internal dan memberikan tenggat waktu satu minggu agar pendataan rampung.
