jpnn.com, JAKARTA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada prinsipnya mendukung penerapan kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Overloading) di Indonesia.
Namun, sebelum diterapkan perlu dilakukan revisi aturan tentang Muatan Sumbu Terberat (MST) di Peraturan Pemerintah PP No. 30/2021 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).
Ketua Bidang Perdagangan & Promosi GAPKI, Manumpak Manurung mengatakan tanpa perubahan peraturan tersebut, implementasi kebijakan Zero ODOL akan menyebabkan kenaikan harga-harga barang yang sangat tinggi. Hal itu karena diperlukan jumlah truk logistik lebih dari dua kali lipat yang akhirnya akan berdampak pada inflasi yang tinggi di daerah maupun secara nasional.
“Pada prinsipnya kita mendukung kebijakan Zero ODOL di Indonesia. Tetapi sebelum diimplementasikan, kita meminta agar pemerintah perlu melakukan evaluasi terlebih dulu apakah infrastruktur jalan kita saat ini memang sudah memadai atau belum,” ujarnya.
Karena, menurutnya, kondisi jalan yang ada di sentra-sentra sawit saat ini sangat jauh dari yang diharapkan. Apalagi lokasinya berada di remote area. “Jadi, kalau Zero ODOL dipaksa untuk diterapkan tanpa merevisi aturan kelas jalannya, bisa dipastikan biaya logistik kita akan semakin mahal. Sudah bisa dipastikan, kita akan kehilangan daya saing dengan pesaing utama kita Malaysia,” ungkapnya.
Karena, lanjutnya, dengan penerapan Zero ODOL ini tanpa merevisi aturan kelas jalannya, akan terjadi penambahan jumlah truk yang membawa sawit-sawit itu dari tempat pengumpulan TBS (Tandan Buah Segar). Sebab, yang tadinya satu truk bisa memuat 8 ton sawit, dengan diterapkan Zero ODOL, truk-truk itu hanya bisa mengangkut 3 ton saja sesuai dengan kelas jalannya. “Akibatnya, truk yang tadinya bermuatan 8 ton harus dipecah ke truk-truk lainnya. Artinya, jumlah truknya akan bertambah dan itu pasti akan menambah ongkosnya menjadi dua atau tiga kali lipat,” tuturnya.
Dia mengutarakan untuk menuju ke sentra -sentra pengumpulan kelapa sawit, jalan yang harus dilalui itu umumnya di bawah kelas 3C atau jalan kecamatan. “Ketika petani mengirim buahnya atau pengumpul buah mengambil buah dari supplier atau dari petani, itu akan menjadi masalah kalau Zero ODOL diterapkan. Karena, truk-truk itu akan lewat jalan-jalan desa atau jalan kecamatan yang tentu kelasnya di bawah kelas 3C,” tukasnya.
Dia menuturkan bahwa ketentuan MST ini tidak pernah berubah sejak 1993 yang diatur di PP No. 43/1993 tentang Prasarana LLAJ, di mana Kelas Jalan 1, 2 dan 3 hanya diperbolehkan untuk beban maksimum 10 ton, 8 ton dan 8 ton secara berurutan. Karenanya, GAPKI mengusulkan perubahan MST di Kelas Jalan 1, 2 dan 3 menjadi 13 ton, 11 ton dan 11 ton secara berurutan.
Artinya, lanjutnya, pemerintah harus merevisi aturan Jumlah Berat (Kombinasi) yang Diizinkan (JBI/JBKI) yang berlaku saat ini di Surat Edaran Dirjen Hubungan Darat Kementerian Perhubungan RI No. SE.2/AJ.108/DRJD/2008. Menurutnya, peraturan ini belum pernah berubah sejak tahun 2008, sehingga belum mengakomodasi teknologi terbaru dari truk logistik saat ini. “Karenanya, kami mengusulkan peningkatan MST di masing-masing sumbu truk sebelum kebijakan Zero ODOL diterapkan,” ucapnya.
GAPKI mengusulkan perubahan MST untuk kendaraan barang 3 sumbu di Kelas Jalan 1. Untuk MST sumbu ke-1 berubah menjadi 9 ton (dari 6 ton saat ini). Sementara, MST sumbu ke-2 dan 3 berubah menjadi 13 ton masing-masing (dari 9 ton saat ini). Sehingga, total JBI untuk truk 3 sumbu berubah menjadi 35 ton (dari 24 ton saat ini).
GAPKI juga mengusulkan agar implementasi kebijakan Zero ODOL dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana peningkatan kualitas (kelas) jalan dan juga perluasan jaringan infrastruktur jembatan timbang digital. Manumpak mengatakan saat ini masih banyak jalur padat logistik yang memiliki kelas jalan terendah (kelas 3 atau bahkan di bawahnya). Selian itu, menurutnya, perlu dilakukan pemerataan jumlah jembatan timbang digital di Indonesia untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat dan ketimpangan biaya logistik di daerah.
“Kami siap berdiskusi lebih lanjut untuk memberikan solusi agar implementasi peraturan Zero ODOL bisa berjalan dengan baik serta tetap mendukung iklim usaha yang baik di dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% di Indonesia,” katanya.(ray/jpnn)
