jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH), Abdul Razak Nasution meminta kepada Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhy.
Dia juga meminta Presiden memerintahkan Jaksa Agung dan Kapolri memeriksa Menhub Dudy Purwaghandi dan mantan Menhub Budi Karya Sumadi atas dugaan keterlibatan dalam operasional tiga bandara yang disebut sebagai “bandara siluman”.
Menurut Razak, tiga bandara khusus yakni Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali (Sulawesi Tengah), Sultan Syarief Haroen Setia Negara (SSHSN) di Pelalawan (Riau), dan Weda Bay di Halmahera Tengah (Maluku Utara) diduga beroperasi tanpa pengawasan negara dan membuka celah bagi penyelundupan manusia serta lalu lintas barang tanpa proses bea cukai.
Dia menilai situasi tersebut telah berlangsung sejak era Budi Karya dan justru dilegalkan oleh Menhub Dudy Purwagandhy melalui regulasi terbaru.
“Ini bukan isu kecil. Dugaan penyelundupan manusia, barang, hingga potensi ancaman keamanan nasional tidak boleh dibiarkan. Budi Karya dan Dudy wajib dimintai pertanggungjawaban,” ujar Razak dalam siaran persnya, Kamis (11/12).
Dia menyebut ketiga fasilitas udara itu dikendalikan korporasi besar tanpa keterlibatan penuh otoritas negara.
Menurutnya, kondisi tersebut bertentangan dengan UU No. 1/2009 tentang Penerbangan, yang mengamanatkan seluruh bandar udara—termasuk milik swasta—harus berada di bawah kontrol negara karena merupakan objek vital strategis.
“Bandara tanpa bea cukai, tanpa Imigrasi, tanpa otoritas penerbangan adalah anomali. Itu membuka ruang bagi black market, pergerakan orang tanpa kontrol, bahkan kegiatan ekonomi bawah tanah. Ini bukti buruknya tata kelola di Kementerian Perhubungan,” ujarnya.
