jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi memberi tanggapan soal langkah Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia yang menghentikan impor solar pada 2026.
Dia menilai langkah Bahlil tersebut sebagai babak baru kemandirian energi nasional.
“Kebijakan tersebut bukan hanya keputusan teknis, tetapi juga simbol perubahan paradigma ekonomi dari bangsa pembeli menjadi bangsa produsen,” ungkap Abdul Rahman dalam keterangan resmi, Selasa (4/10).
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan wujud nyata ‘kepahlawanan baru’ dalam konteks ekonomi modern.
“Bila di masa kolonial perjuangan pahlawan adalah mempertahankan setiap jengkal tanah dari penjajah, maka kini perjuangan bangsa adalah merebut kembali setiap produk dari pasar impor melalui kemampuan produksi nasional,” tambahnya.
Abdul Rahman menyatakan, kebijakan penghentian impor solar tidak muncul tiba-tiba, melainkan buah dari serangkaian capaian strategis di sektor energi.
Dia menyoroti keberhasilan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang kini beroperasi dengan kapasitas hingga 360 ribu barel per hari, memperkuat pasokan bahan bakar domestik.
Selain itu, percepatan program Biodiesel B50 telah menjadi tonggak penting yang bukan hanya menekan impor solar, tetapi juga membuka peluang ekspor energi berbasis sawit.
