jpnn.com - Perwakilan PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga memenuhi undangan klarifikasi dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI terkait isu BBM oplosan pertalite dan pertamax, Jumat (28/2/2025).
Dalam pertemuan di kantor BPKN RI itu, pihak PT Pertamina diwakili oleh Aris Mulya Azof (SVP Government Program Management), Itrus Petrus Ginting (VP PSO Management), sedangkan dari PT Pertamina Patra Niaga dihadiri oleh Harsono Budi Santoso (Director of Business Planning & Development).
Ketua Komisi Advokasi BPKN RI Fitrah Bukhari menjelaskan bahwa pihaknya telah mendengar penjelasan dan klarifikasi dari PT Pertamina Patra Niaga seputar proses produksi dan distribusi produk Pertamina berupa BBM hingga ke konsumen.
Proses klarifikasi ini diminta oleh BPKN sebagai tindak lanjut dari keresahan konsumen pengguna BBM terkait proses produksi dan distribusi bahan bakar jenis pertamax hingga ke konsumen, serta quality control Pertamina sebagai pelaku usaha.
"Kami telah mendengarkan secara komprehensif penjelasan dan klarifikasi yang disampaikan. Menurut Pertamina, proses yang selama ini dilaksanakan selalu sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah," kata Fitrah, dikutip dari siaran pers.
Selanjutnya, BPKN akan memastikan bahwa konsumen menerima bahan bakar yang selama ini dibeli sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
BPKN juga akan melakukan pengecekan prosedur pengujian hingga mengecek bahan bakar ke SPBU, untuk mendapatkan data lapangan terkait penjelasan yang disampaikan Pertamina.
"Oleh karenanya kami akan melihat secara langsung kondisi di lapangan," ujar Fitrah.
