jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno meyakini kasus dugaan korupsi minyak mentah yang melibatkan anak usaha BUMN energi tidak akan mengganggu distribusi BBM.
Hal ini mengingat kasus ini terjadi di tengah-tengah persiapan menjelang puasa dan Idulfitri yang tentu saja membutuhkan distribusi BBM yang stabil karena permintaan yang biasanya meningkat.
Pasalnya, BUMN energi bekerja berdasarkan sistem dan mekanisme yang baku, bukan pada orang per orang.
"Karena itu, kami yakin tidak akan ada gejolak, gangguan, atau hambatan terkait distribusi BBM dalam rangka persiapan Ramadan dan Idulfitri,” kata Eddy dalam keterangannya, Kamis (27/2).
Anggota Komisi XII DPR yang membidangi Energi, Hilirisasi, Lingkungan Hidup dan Investasi itu meyakini BUMN energi memiliki prosedur perusahaan yang ketat ketika ada direksi maupun jajarannya tidak dapat menjalankan tugas karena satu dan hal lainnya.
Eddy juga meyakini sebagai perusahaan dengan reputasi internasional, pihak BUMN energi akan menetapkan pejabat atau pelaksana tugas yang akan melaksanakan tugas dirut, hal ini mengingat transportasi dan distribusi BBM sangat vital bagi perekonomian nasional.
Waketum PAN ini mendorong agar Kementerian BUMN dan Dewan Komisaris BUMN energi, baik di induk maupun anak-anak perusahaannya lebih proaktif melakukan pengawasan internal agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Sebab, kata Eddy, kejadian tersebut akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap salah satu BUMN terkemuka yang berperan sentral terhadap penyediaan kebutuhan esensial masyarakat.
