jpnn.com, JAKARTA - Asal usul Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pagar laut di Tangerang masih menjadi misteri.
Pemerintah sampai saat ini masih belum mengungkap mengenai proses penerbitan SHGB tersebut.
Mengacu pada pernyataan Kuasa Hukum Agung Sedayu Group Muannas Alaidid, SHGB tersebut sudah sesuai proses dan prosedur.
Bahkan, pihaknya telah mengantongi izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
“Kita beli dari rakyat SHM dan di balik nama resmi bayar pajak dan ada SK surat izin Lokasi/PKKPR,” katanya, Kamis (23/1).
Berdasarkan dokumen yang diterima, setidaknya ada 243 SHGB diterbitkan saat Agus Harimurti Yudhoyono menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tahun 2024.
Semua SHGB tersebut berada di Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang.
Luas lahan yang diurus untuk menjadi SHGB terpecah dalam berbagai ukuran di bawah 2 hektare.
