jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepala Badan Riset PDI Perjuangan Andi Widjajanto menyoroti demokrasi di Indonesia kian merosot.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam acara Anatomy of Democratic Backsliding in Southeast Asia pada CALD Conference 2026 di Hotel Ambarrukmo, Yogyakarta pada Jumat (4/9).
Menurut dia, kemunduran demokrasi di Indonesia berbeda dengan kude militer di Myanmar karena dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
"Lembaga antikorupsi dilemahkan lewat revisi UU pada 2019, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan pencalonan 2023 dengan prosedurnya sendiri dan UU Militer direvisi pada 2025 melalui legislasi formal," katanya.
Cara-cara tersebut dianggap sebagai wujud nyata sebuah kemunduran demokrasi di Indonesia.
"Tidak ada kekuasaan yang direbut secara paksa, everthing was legalized. Hukum tidak lagi menjadi pembatas, melainkan alat kekuasaan," ucapnya.
Di forum yang sama, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuebu kemunduran demokrasi terjadi ketika partai politik gagal menjalankan perannya sebagai penjaga gerbang demokrasi.
"Kami sedih dengan realitas ini. Namun, ini adalah kritik bagi kita semua untuk memastikan demokrasi bekerja dan rakyat lah yang berdaulat," kata Hasto.
