5 hours ago
16
Kapal penumpang menuju tempat wisata Kepulauan Seribu di Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, Jakarta, Sabtu (4/7/2020). Foto: ANTARA
KabarJakarta.com — Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah daerah melalui PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) menunda rencana perluasan layanan transportasi massal perairan di Kabupaten Kepulauan Seribu. Penundaan dinilai perlu dilakukan karena kajian mengenai rencana tersebut dianggap belum cukup matang dan komprehensif.
Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Hengky Wijaya mengungkapkan, TransJakarta perlu memastikan seluruh aspek teknis, finansial, dan operasional sebelum memperluas layanan ke wilayah perairan.
“Dengan kajian yang masih belum matang ini, kami berharap ditunda dulu, sampai kajiannya benar-benar siap,” kata Hengky di Jakarta, Jumat (14/8).
Menurut Hengky, TransJakarta sebaiknya lebih dulu menyelesaikan berbagai persoalan dalam pelayanan transportasi darat. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah besarnya beban Public Service Obligation (PSO) yang masih ditanggung perusahaan.
Berdasarkan data subsidi TransJakarta, pendapatan PSO dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2026 ditetapkan sebesar Rp4,87 triliun. Sementara itu, realisasi hingga Juli 2026 tercatat Rp2,49 triliun.
Hengky menilai rencana ekspansi ke sektor transportasi laut tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan semangat menghadirkan layanan baru. Perlu ada perhitungan yang jelas agar kebijakan tersebut tidak justru menimbulkan beban baru bagi keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan TransJakarta dalam mengelola moda transportasi yang memiliki karakter berbeda dengan layanan darat. Pengoperasian transportasi laut, kata dia, membutuhkan perencanaan khusus, termasuk dari sisi biaya, sarana, keselamatan, hingga pengelolaan operasional.
“Jangan sampai gara-gara gebrakan baru justru merugikan perusahaan yang sudah sehat,” tegas Hengky.
Meski meminta rencana tersebut ditunda, Hengky menyatakan dukungannya terhadap pengembangan transportasi air di Kepulauan Seribu. Menurutnya, kebutuhan mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan memang masih menghadapi keterbatasan sehingga transportasi laut menjadi bagian penting yang perlu dikembangkan.
Namun, pengembangan tersebut harus dilakukan melalui kajian kelayakan yang menyeluruh. DPRD DKI ingin memastikan kebijakan baru tidak menimbulkan persoalan finansial maupun mengurangi pendapatan daerah.
Hengky berharap TransJakarta dapat melakukan analisis secara cermat sebelum mengambil keputusan. Dengan kajian yang matang, pengembangan transportasi laut di Kepulauan Seribu tetap dapat berjalan tanpa mengorbankan kondisi keuangan dan pelayanan perusahaan.
“Jangan sampai kita salah langkah. Kalau kajiannya sudah beres semua, kita mendukung 100 persen,” pungkas Hengky.
