jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah perlu mempercepat pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (Jargas) guna mengurangi ketergantungan pada LPG impor dan mengurangi beban subsidi negara. Langkah ini juga sejalan dengan upaya mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo di sektor energi.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai investasi pada infrastruktur Jargas sangat strategis.
“Investasi pada Jargas dapat mengurangi ketergantungan pada LPG impor, menghemat subsidi, dan mendukung diversifikasi energi nasional,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (12/2).
Saat ini, pembangunan Jargas masih terbatas karena mayoritas pendanaannya berasal dari APBN dan hanya tersedia di beberapa wilayah. Padahal, menurut Josua, biaya Jargas lebih ekonomis dibandingkan LPG.
"Berdasarkan perhitungan dalam dokumen, biaya per MMBTU gas bumi lebih rendah dibandingkan LPG dan minyak tanah. Artinya, pengalihan dari LPG ke Jargas dapat mengurangi pengeluaran subsidi negara," jelasnya.
Josua mengusulkan empat langkah percepatan pembangunan Jargas, Skema Public-Private Partnership (PPP), pemberian Insentif, dan sosialisasi kepada masyarakat.
Saat ini, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menjadi pihak yang konsisten menambah jumlah Sambungan Rumah Tangga (SR) Jargas. Hingga kini, PGN telah melayani lebih dari 820 ribu pelanggan, setara dengan pengurangan konsumsi 84 ribu metrik ton LPG di wilayah Jabodetabek, Cirebon, Jawa Timur, dan beberapa daerah lainnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan pentingnya pembangunan Jargas untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG dan memperkuat kedaulatan energi nasional.
