jpnn.com, JAKARTA - Sekeretaris Jenderal PDIP Hasto Kriatiyanto mengajukan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas status tersangka dalam kasus Harun Masiku.
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof. Mudzakkir mengatakan, setiap warga negara berhak untuk memperoleh keadilan.
Upaya tersebut merupakan cara menguji sah atau tidaknya penyidik menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.
"Oleh sebab itu, dia (Hasto) boleh mengajukan praperadilan. Sama halnya dengan yang lain, Hasto pun sama seperti yang lain bahwa praperadilan boleh diajukan," kata Mudzakkir kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/1).
Mudzakkir menuturkan jika Hasto sebagai warga negara merasa dirugikan oleh penyidik KPK, maka langkah yang ditempuh adalah praperadilan.
"Atau penyidik menyalahgunakan wewenang, mungkin penyidik tidak melakukan perbuatan standar dalam menyidik, sehingga tidak melakukan tindakan penyidikan, maka (warga negara) menempuh langkah praperadilan," kata Mudzakkir.
Menurut Mudzakkir, langkah Hasto menempuh praperadilan sah-sah saja sebagai warga negara. Apalagi langkah tersebut cara untuk menguji proses yang ditempuh penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.
"Jadi, selagi dia (Hasto, red) yakin alat bukti yang dipakai penyidik belum sempurna, belum cukup dan atau dilakukan tidak dengan cara yang tidak sah," ungkapnya.
