jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi, mengungkapkan adanya dua hambatan utama yang membuat investor enggan melirik sektor Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia.
Persoalan pertama berkaitan dengan skema Build, Own, Operate, Transfer (BOOT) yang mewajibkan transfer kepemilikan aset setelah masa konsesi berakhir, sehingga dianggap kurang menarik.
Hambatan kedua, penetapan harga jual listrik dari pengembang swasta kepada PLN yang dinilai belum mencapai nilai keekonomian.
"Harga jual listrik yang ditetapkan Pemerintah dari pembangkit swasta (Independent Power Producer) ke PLN yang berkisar antara US$0,12 hingga 0,15 per kWh," ujar Fahmy dalam keterangan tertulis, Rabu (26/8).
Pembangunan infrastruktur energi terbarukan merupakan proyek yang bersifat sangat padat modal sekaligus padat teknologi.
Berdasarkan perhitungan Fahmy, pencapaian target 100 Gigawatt peak (GWp) membutuhkan total dana investasi yang menyentuh angka Rp 1.140 triliun.
Fahmy menegaskan penarikan minat investor menjadi satu-satunya sumber dana yang paling realistis untuk digunakan saat ini.
Hal tersebut dikarenakan kebutuhan pendanaan yang begitu masif, hampir tidak mungkin dibiayai sepenuhnya dari APBN selama tiga tahun berturut-turut.
