jpnn.com, JAKARTA - Wacana pemberian insentif mobil listrik (EV) berdasarkan jenis baterai dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam peta industri kendaraan listrik global.
Skema itu berpotensi menguntungkan nasional, terutama karena Indonesia merupakan pemilik cadangan nikel terbesar di dunia.
Pengamat industri otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, menilai pemberian insentif lebih besar pada mobil listrik dengan baterai berbahan nikel—seperti NCM atau NCA—dibandingkan baterai lithium ferro phosphate (LFP), sebagai bentuk proteksionisme strategis.
Menurut Yannes, kebijakan tersebut dapat mendorong produsen EV, khususnya merek asal China yang membangun pabrik perakitan di Indonesia, untuk tidak lagi bergantung pada baterai LFP impor dan mulai masuk ke ekosistem nikel domestik.
Langkah teesebut juga menjadi bagian dari integrasi industri hulu nikel dengan industri hilir, mulai dari produksi sel baterai hingga kendaraan listrik.
Dia menjelaskan baterai merupakan komponen termahal dalam kendaraan listrik dengan porsi 40–50 persen dari total biaya produksi.
Penggunaan baterai nikel yang bernilai lebih tinggi dinilai mampu mempercepat pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen, sekaligus meningkatkan nilai tambah industri nasional.
Selain itu, baterai berbasis nikel memiliki densitas energi lebih tinggi, sehingga memungkinkan kendaraan listrik buatan Indonesia memiliki jarak tempuh lebih jauh dan spesifikasi yang lebih unggul dibandingkan EV berbaterai LFP.
.jpeg)
