bali.jpnn.com, MATARAM - Kepala Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terkait tugas dan fungsi pembinaan hukum di wilayah pada Kamis (13/3).
Kakanwil Gusti Putu Milawati didampingi Kadiv PPPH Edward James Sinaga mendapatkan arahan dari Kepala BPHN Min Usihen agar pedoman pembinaan hukum di wilayah dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan baik.
Mila, sapaan akrab Kakanwil Kemenkum NTB dan Edward lalu membahas terkait Peacemaker Justice Awards 2025 dengan Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, Constantinus Kristomo.
Terdapat perubahan nama dari Paralegal Justice Award menjadi Peacemaker Justice Award yang perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat.
"Kepala Desa/Lurah merupakan juru damai sehingga penamaan yang lebih tepat adalah Peacemaker dan tugasnya adalah menyelesaikan permasalahan pada saat proses mediasi," kata Kristomo.
Kristomo juga menyampaikan bahwa target saat ini adalah pembentukan posbankumdes dengan dasar pembentukannya adalah Surat Keputusan (SK) Kadarkum.
"Untuk rangkaian kegiatan peacemaker justice award, panitia seleksi daerah pusat tidak melakukan wawancara, tetapi menilai kelengkapan berkas, kualitas video lengkap dengan narasi.
Jadi, diimbau untuk melakukan perbaikan apabila terdapat berkas yang kurang lengkap sampai sebelum tanggal 17 Maret 2025," ujar Kristomo lagi.
