jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (24/2/2025) memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah baik Provinsi/Kabupaten dan Kota terkait Pilkada 2024.
Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkait sengketa Pilkada 2024.
Sekjen Lembaga Pemantau Pemilu Suara Rakyat (LPP SURAK) Imam Sunarto mengatakan keputuan MK tersebut menjadi tantangan bagi setiap elemen masyarakat untuk ikut serta dan berkontribusi secara aktif dan ikut terlibat dalam melakukan fungsi pemantauan dan pengawasan.
“Kami Lembaga Pemantau Pemilu Suara Rakyat (LPP SURAK) sebagai proponen masyarakat demokrasi siap mengawal Putusan MK di atas pada setiap tahap pelaksanaannya agar dapat berjalan dengan jujur, adil, transparan dan berintegritas serta melahirkan pemimpin daerah yang memiliki legitimasi kuat sebagai representasi dari Suara Rakyat," ujar Sekjen LPP SURAK Imam Sunarto dalam Keterangannya pada Jumat (28/2/2025).
Menurut Imam, LPP SURAK selama ini dikenal sebagai Lembaga Pemantau Pemilu di bawah Binaan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang terakreditasi nasional.
LPP SURAK memiliki kelebihan dalam bidang teknologi dan sistem IT yang dapat mengurai dan melakukan investigasi secara komperhensif untuk mengatasi sengkarut persoalan pemilu termasuk mendokumentasikan kecurangan dengan canggih, cepat dan terintegrasi.
Ketua Ad Interim LPP SURAK Yudi Cahya Prawira mengatakan LPP SURAK memiliki kemampuan teknologi pengawasan pemilu yang tersertifikasi hak cipta dan hak paten diberbagai lembaga yang diakui negara dan dunia Internasional seperti ISO dan KAN.
"Dengan kemampuan teknologi yang mengakomodir berbagai kepentingan, terutama dalam proses-proses pelaporan kecurangan pemilu, LPP SURAK adalah satu-satunya Lembaga Pemantau Pemilu di Indonesia yang memiliki sistem pemantauan pemilu terkuat yang paling komperhensif dan terintegrasi dengan steakholder pemilu di Indonesia. Sistem tersebut menjadi solusi atas berbagai persoalan Pemilu di republik ini," ujar Yudi Cahya Prawira yang juga pendiri LPP SURAK.
