jpnn.com, JAKARTA - Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto menuai beragam tanggapan.
Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Nusantara Parameter Indeks (NPI), Murmahudi yang menilai pernyataan itu justru berpotensi membuka kotak pandora dendam politik lama.
“Kalau setiap luka masa lalu dijadikan ukuran, nanti sejarah kita isinya cuma duka, bukan pelajaran. Republik ini dibangun dari rekonsiliasi, bukan dari buku harian masa lalu yang terus dibuka-buka setiap generasi,” kata Murmahudi dalam keterangannya, Sabtu (8/11).
Murmahudi menilai alasan Megawati soal sulitnya pemakaman sang ayah di era Soeharto memang menyentuh secara pribadi, tetapi kurang tepat jika dijadikan dasar menolak pengakuan terhadap jasa kepemimpinan nasional.
“Kalau begitu logikanya, banyak keluarga korban politik lain juga boleh menolak tokoh-tokoh tertentu. Negara ini bisa bubar kalau semua merasa paling terluka,” lanjutnya.
Menurut Murmahudi, jasa Soeharto tidak bisa dihapus hanya karena catatan kelam politiknya.
“Apa pun pandangannya, beliau memimpin Indonesia lebih dari tiga dekade, membangun infrastruktur, stabilitas, dan ekonomi nasional. Tidak semua sejarah itu putih, tetapi bukan berarti semua yang kelam jadi hitam pekat,” jelasnya.
Dia juga menyoroti risiko pernyataan Megawati yang bisa memperpanjang dendam antarkelompok.
