jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan regulasi pengembangan karier dan status kepegawaian dosen PPPK. Dua hal ini sering dikeluhkan dosen PPPK perguruan tinggi negeri baru (PTNB).
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto mengungkapkan pihaknya sudah bertemu dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif pada Selasa (1/7).
Dalam pertemuan itu, Menteri Brian dan Kepala BKN sepakat menyusun rencana strategis untuk optimalisasi kesetaraan karier dan kepastian status bagi dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Mengenai penempatan penugasan dosen PPPK. Zudan mendorong adanya pemerataan formasi sehingga dosen bisa ditempatkan lebih dekat dengan domisili mereka. Hal ini disambut baik oleh Menteri Brian.
“Kami setuju perlu dilakukan penataan ulang untuk penempatan dosen. Formasi dosen perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil. Inisiatif ini sangat baik, strategis, dan bisa kami usahakan,” kata Menteri Brian.
Dibahas pula mengenai berbagai tantangan administratif yang selama ini menghambat pengembangan karier dosen PPPK.
Salah satunya adalah kesulitan verifikasi kualifikasi akademik karena perbedaan nama program studi yang tidak sesuai dengan sistem formasi nasional.
Dalam audiensi tersebut, Kepala BKN menyampaikan perlunya integrasi sistem verifikasi ijazah dan nomenklatur program studi melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi,
.jpeg)
