bali.jpnn.com, DENPASAR -
Kebijakan pengusaha maupun pengemudi usaha transportasi wajib memiliki KTP Bali dan kendaraannya bernomor polisi DK tampaknya segera bergulir.
Meski banyak yang menentang, tetapi kebijakan ini harus segera diterbitkan untuk penertiban transportasi dan usaha transportasi pariwisata di Bali.
“Buat perda dahulu supaya warga lokal Bali terlindungi, ini lokal Bali maksudnya yang memiliki KTP (alamat tinggal) di Bali siapapun orangnya,” kata Gubernur Koster dilansir dari Antara.
Menurut Koster, Pemprov Bali mulai mengidentifikasi usaha transportasi pariwisata dan membentuk kebijakan yang berpihak pada sumber daya manusia lokal.
“Usaha transportasi wisata harus berizin, pengusaha harus punya KTP dengan alamat di Bali, dan pengendara harus ber-KTP dengan alamat di Bali, kendaraan transportasinya harus memakai nomor polisi DK,” ujar Gubernur Koster.
Pemprov Bali juga akan mengatur penggunaan aplikasi dengan mensyaratkan pengusaha dan sopir harus beridentitas Bali dan nomor polisi DK.
Hal ini berlaku terhadap angkutan sewa khusus berbasis aplikasi atau ojek online.
Perda transportasi ini juga berisi sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan.
