jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan orang tersangka termasuk Roy Suryo dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam (DPP PUI), Irfan Ahmad Fauzi mendukung langkah tegas dan profesional yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.
Menurut Irfan, upaya Polda Metro Jaya dalam menelusuri kebenaran kasus harus diapresiasi sebagai bagian dari penegakan hukum yang objektif dan transparan.
“Penegakan hukum harus berdasarkan bukti dan fakta, bukan opini publik atau tekanan politik,” ujar Irfan kepada wartawan, Sabtu (8/12).
Irfan menegaskan PUI sebagai organisasi keumatan memiliki komitmen kuat terhadap tegaknya nilai keadilan dan kebenaran di tanah air.
Dia menilai, kepercayaan publik terhadap institusi hukum hanya dapat terjaga jika setiap proses hukum dijalankan dengan terbuka dan bebas dari kepentingan tertentu.
“Semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Jangan ada pihak yang memprovokasi atau menggiring opini yang dapat mencederai integritas aparat penegak hukum,” tegasnya.
Lebih lanjut, Irfan mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang, rasional, dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwenang.
