jpnn.com, JAKARTA - Langkah tegas Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menjadi penyebab banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat mendapat respons dari Haris Rusly Moti, salah satu penggagas 98 Resolution Network.
Haris mengaku keputuan pencabutan izin tambang sejumlah perusahaan tambang cukup mengagetkan. Di antara izin perusahaan yang dicabut tersebut adalah emiten PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) dan pengelola Tambang Emas Martabe PT Agincourt Resources.
“Sebagai seorang aktivis, saya sendiri terkejut dan terhentak. Saya tidak menduga, Presiden Prabowo bisa setegas dan seberani seperti ini dalam menghadapi raksas kapital," ujar Haris Rusly Moti dalam keterangannya kepada media, Jumat (23/1/2025) di Jakarta.
“Kami berpikir kebijakan tegas dan berani Presiden Prabowo tersebut di luar dari perkiraan semua pihak, baik para pengusaha serakahnomic maupun aktivis gerakan sosial, aktivis lingkungan dan advokasi tambang," kata Haris.
Menurutnya, sangat mengejutkan kita semua ketika Perintah Presiden Prabowo untuk mencabut dan menindak tegas izin 28 perusahaan perusak hutan dan lingkungan. Terutama di tiga daerah bencana Sumatera.
“Kebijakan tersebut ibarat petir di siang bolong, atau semacam gempa 9 skala richter yang mengguncang sumber penguasa kapital di negeri ini," tegas Haris.
Dia juga menjelaskan sumber utama kapital yang membentuk kekayaan berlimpah segelintir oligarki serakahnomic di negeri ini adalah penguasaannya. Terhadap jutaan hektar lahan dan kawasan hutan yang diperoleh baik secara legal maupun ilegal.
"Mereka kaya raya bukan karena hasil inovasi dan industrialisasi, tapi karena keserakahan mereka menguasai jutaan hektare lahan” imbuh Haris.
.jpeg)
