jpnn.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menepis tudingan pemerintah daerah itu tak punya anggaran untuk membayar gaji ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
Dedi Mulyadi pun memastikan pembayaran gaji PPPK paruh waktu baru dilakukan di awal Februari 2026.
Menurut Dedi belum cairnya gaji tersebut murni karena urusan administratif, bukan gegara kas daerah yang mengering.
Dia menyebut bahwa sesuai ketentuan, PPPK yang baru terhitung mengabdi per 1 Januari 2026 baru akan menerima hak gaji mereka setelah genap satu bulan bekerja.
"Alasan belum dibayar bukan karena kesengajaan atau uang kas tidak ada, melainkan adanya ketentuan administrasi," kata Dedi Mulyadi di Bandung, Jumat (23/1/2026).
"Gaji PPPK baru itu dibayar setelah sebulan bekerja. Artinya nanti pembayaran gaji dilakukan pada awal Februari 2026," lanjutnya.
Dia mengungkap bahwa posisi saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Jabar saat ini dalam kondisi sehat.
Menurutnya, per 20 Januari 2026, saldonya tercatat mencapai Rp 723,5 miliar, yang disebut lebih dari cukup untuk menutupi belanja operasional, gaji pegawai, hingga pembayaran pihak ketiga.
