jpnn.com, JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia 8 persen yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto berpotensi sulit direalisasikan.
Salah satu hal yang menjadi penghambatnya adalah arus impor yang tidak terkendali dan dibiarkan.
Ketua Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia (BKK-PII), Sripeni Inten Cahyani mengimbau agar pemerintah untuk lebih serius dalam melindungi dan menghidupkan industri nasional, khususnya di sektor strategis seperti kimia dan petrokimia.
Menurut Sripeni, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa dilepaskan dari kontribusi sektor industri hulu dan hilir yang kuat, khususnya industri kimia serta kemampuan komsumsi masyarakat.
Oleh karena itu, saat ini diperlukan kebijakan jangka pendek untuk melindungi industri eksiting agar mampu bertahan dan tumbuh, sehingga menghindarkan PHK karyawan yang akan berdampak pada menurunya kemampuan konsumsi masyarakat.
"Diharapkan dukungan pemerintah agar industri eksisting mampu melakukan upgrade teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan sehingga meningkatkan daya saing produksinya secara global serta meningkatkan kapasitas produksinya," terangnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/5).
Tidak jarang industri yang sudah berjalan justru 'dimatikan', seperti yang terjadi pada industri tekstil, padahal Indonesia merupakan salah satu negara dengan ekosistem lengkap selain India dan China.
Namun, di sisi lain, industri baru yang belum terbukti kapasitas dan keberlanjutannya justru diberi karpet merah.
