5 hours ago
6
PT Transjakarta menggantikan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam pelayanan transportasi laut dari daratan Jakarta ke sejumlah pulau pada 2027 akan mempermudah mobilitas warga setempat. Foto: Kabar Jakarta
KabarJakarta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menyerahkan pengelolaan transportasi laut dari daratan Jakarta menuju Kepulauan Seribu kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mulai 2027. Kebijakan itu dinilai akan mempermudah mobilitas warga yang tinggal di wilayah kepulauan.
Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan menyambut baik rencana tersebut. Menurut dia, pengelolaan transportasi oleh Transjakarta dapat memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk bepergian dari dan menuju pulau-pulau permukiman.
“Kemudahan akses transportasi akan berdampak langsung terhadap mobilitas warga, terutama dalam memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, serta menunjang aktivitas ekonomi,” kata Fadjar di Jakarta, Senin (10/8).
Fadjar menilai kehadiran Transjakarta di wilayah perairan Jakarta menunjukkan upaya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat Kepulauan Seribu. Selama ini, transportasi menjadi salah satu kebutuhan penting bagi warga yang harus menyeberang ke daratan untuk mendapatkan berbagai layanan.
Menurutnya, integrasi transportasi antara wilayah daratan dan kepulauan bukan hanya soal perpindahan penumpang. Sistem tersebut juga berkaitan dengan pemerataan pelayanan publik bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan dan fasilitas perkotaan.
“Integrasi transportasi ini mencerminkan hadirnya rasa keadilan,” ujar Fadjar.
Kapal tradisional diusulkan masuk sistem JakLingko
Anggota Dewan Kabupaten Kepulauan Seribu Munawar Salagau menjelaskan integrasi transportasi antarpulau merupakan layanan yang sudah lama dinantikan masyarakat. Karena itu, ia berharap rencana pengelolaan oleh Transjakarta tidak menghilangkan peran kapal tradisional milik warga.
Munawar mengusulkan kapal tradisional dapat disinergikan dengan sistem transportasi Transjakarta dan mengambil peran seperti angkutan JakLingko di daratan Jakarta.
Ia membayangkan Transjakarta melayani rute utama dari daratan menuju sejumlah pulau, sedangkan kapal tradisional dapat melayani kebutuhan pergerakan dan distribusi di antara pulau-pulau permukiman.
“Harapannya kapal tradisional dijadikan JakLingko-nya laut. Transjakarta melayani rute utama, ada pun kapal tradisional melayani pengiriman logistik dan suplai BBM hingga ke pulau-pulau permukiman,” kata Munawar.
Menurut Munawar, kapal tradisional tetap memiliki fungsi penting karena kondisi pelayanan transportasi di Kepulauan Seribu berbeda dengan wilayah daratan. Selain membawa warga, kapal tersebut dapat mendukung distribusi barang dan kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Kapal tradisional juga tetap dibutuhkan ketika terjadi peningkatan jumlah wisatawan, terutama saat libur panjang. Pada periode tersebut, jumlah penumpang yang menuju Kepulauan Seribu bisa meningkat hingga ribuan orang.
Jika hanya mengandalkan kapal dinas, kapasitas angkutan dikhawatirkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan wisatawan.
“IbaratnyaTransjakarta sebagai bus besar, kapal tradisional sebagai angkot atau JakLingko, dan speedboat swasta untuk layanan premium. Sehingga pelayanan kepada masyarakat dan wisatawan tetap terpenuhi secara merata,” tutur Munawar.
Transjakarta punya kepercayaan publik
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan keinginannya agar transportasi laut menuju Kepulauan Seribu dikelola oleh Transjakarta. Salah satu pertimbangannya adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut.
Pramono menilai kinerja Transjakarta saat ini sudah berkembang dengan baik. Perusahaan itu juga telah mengelola hampir 10.000 bus dan mencatat peningkatan jumlah pengguna.
“Ini menunjukkan masyarakat Jakarta sekarang memberikan kepercayaan kepada Transjakarta. Berdasarkan itu, akhirnya saya putuskan untuk mengelola transportasi dari, katakanlah Jakarta daratan, ke Kepulauan Seribu, akan dikelola Transjakarta,” ungkap Pramono di Jakarta Utara, Senin (10/8).
Rencana tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga membuat pelayanan transportasi laut lebih terintegrasi. Dengan pembagian peran antara Transjakarta, kapal tradisional, dan operator swasta, kebutuhan warga serta wisatawan di Kepulauan Seribu diharapkan dapat terlayani secara lebih luas.
Bagi masyarakat Kepulauan Seribu, peningkatan akses transportasi memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari. Transportasi yang mudah, terintegrasi, dan memiliki kapasitas memadai dapat membantu warga mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perdagangan, hingga kegiatan ekonomi lainnya.
Dengan rencana pengelolaan mulai 2027, tantangan berikutnya adalah memastikan sistem baru tersebut tetap melibatkan pelaku transportasi lokal. Integrasi yang berjalan baik diharapkan tidak hanya memperkuat layanan Transjakarta, tetapi juga memberikan ruang bagi kapal tradisional yang selama ini menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat kepulauan.
