jpnn.com, PALANGKARAYA - Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian menegaskan pentingnya sinergi antara TP PKK dan pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung program-program kesejahteraan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Tri saat memberikan sambutan pada kegiatan Sinergitas TP PKK Pusat dan TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kota Palangkaraya, Rabu (22/10).
Tri menjelaskan TP PKK memiliki keunikan sebagai organisasi masyarakat mitra pemerintah yang memiliki dasar hukum kuat, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perpres tersebut.
“Keberadaan kita saat ini ada di dalam pemerintahan pusat maupun daerah," kata Tri kepada seluruh kader PKK.
Karena itu, lanjut Tri, susunan pengurus dan program-program PKK diakomodir dalam program pemerintah, yaitu dengan adanya APBN dan APBD.
"Sehingga pelaksanaan programnya didukung penuh oleh pemerintah daerah,” imbuhnya.
Tri juga menyampaikan apresiasinya atas jalinan kerja sama yang baik antara pemerintah dan TP PKK.
Menurut Tri, posisi Ketua TP PKK dan Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di daerah yang berasal dari pendamping kepala daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program prioritas.
