jpnn.com - HULU SUNGAI TENGAH – Para non-ASN atau honorer yang tidak terakomodir saat seleksi PPPK 2024, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan, tak usah sedih dan gigit jari.
Pemkab setempat sudah menemukan solusi, yakni skema outsourcing.
Kenapa skema itu yang dipilih? Karena ketentuan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN hanya mengenal dua jenis pegawai di instansi pemerintah, yakni PNS dan PPPK.
"Kami siapkan skema outsourcing pada Maret 2025. Skema outsourcing ini sebagian sudah siap diterapkan pada Maret. Seperti di Dinas Kominfo, posisi tenaga IT," kata Sekretaris Daerah Hulu Sungai Tengah Muhammad Yani, Jumat (7/2).
Selain tenaga IT, ada sejumlah posisi lain yang akan diisi dengan skema tersebut:
- Sopir
- Tenaga kebersihan
- Tenaga administrasi
- Keamanan
Namun, untuk honorer Satpol PP masih mencari skema yang tepat, karena tugasnya lebih khusus ke penegakan perda dan perkara.
Kabar Baik
Tenaga honorer yang sudah terlanjur dirumahkan tetap digaji hingga Februari ini.
