jpnn.com, KOTA BEKASI - Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu memimpin Focus Group Discussion (FGD) membahas penataan ulang regulasi transportasi online yang berkeadilan, di Alun-alun M. Hasibuan Kota Bekasi, Rabu (14/5).
Hadir dalam FGD tersebut perwakilan sejumlah kementerian. Mulai dari perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemendigi), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan Kementerian UMKM.
Perwakilan aplikator transportasi online seperti Maxim ikut hadir dalam acara tersebut. Sementara perwakilan Grab dan GoJek tidak hadir meski telah mendapatkan undangan.
Setidaknya 12 perkumpulan ojek online terdata hadir dalam forum tersebut, termasuk Serikat Pengemudi Online Indonesia (SEPOI), Koalisi Ojol Nasional (KON), Forum Komunitas Driver Online Nasional (FKDOI), Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI), dan berbagai asosiasi pengemudi online lainnya.
Dalam kesempatan itu, Adian menegaskan bahwa forum ini menjadi penting, karena menyangkut nasib sekitar 20 juta jiwa yang tergantung pada sektor transportasi online.
"Ada perubahan yang bisa berjalan ke depan dari pembicaraan ini walaupun sebenarnya saya juga agak ragu. Kalau kita lihat komposisinya, di sini ada DPR RI yang membuat undang-undang, ada Korlantas nanti yang mengawasi pelaksanaannya di lapangan, ada Kemenhub yang membuat regulasi Permenhub," terangnya.
Sekjen Pena 98 ini menekankan, forum ini harus fokus pada peningkatan kesejahteraan pengemudi, bukan sekadar perdebatan istilah.
"Sebenernya yang mereka (driver online) inginkan hari ini, mendengar bagaimana nasib anak kami, bagaimana nasib istri kami, bagaimana sekolah anak kami. Itu artinya bicara bukan nama, bukan istilah, tapi pendapatan," tegas Adian.
