jpnn.com - NAGAN RAYA – Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, menerima sejumlah laporan dugaan pemalsuan dokumen persyaratan pendaftaran PPPK 2024 tahap 1.
Pemalsuan dokumen diduga dilakukan honorer yang telah dinyatakan lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2024 tahap 1.
Pemkab Nagan Raya tidak tinggal diam menerima laporan dari kalangan pegawai honorer di daerah tersebut, berkaitan dengan hasil kelulusan seleksi PPPK 2024.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nagan Raya Irhas mengungkapkan, dugaan pemalsuan terkait dengan surat keterangan aktif bekerja sebagai honorer.
“Laporan dan informasi yang kami terima, dugaan pemalsuan dokumen tersebut seperti surat aktif bertugas di instansi pemerintah,” kata Irhas kepada ANTARA, Selasa (22/1).
Irhas menjelaskan, laporan tersebut diperoleh setelah Pemkab Nagan Raya bersama DPRK Nagan Raya, membuka pos pengaduan di BKPSDM Nagan Raya hingga tanggal 17 Januari 2024, pasca-aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan tenaga honorer pada Senin (13/1) pekan lalu.
Adapun bentuk pemalsuan dokumen yang diduga dilakukan oknum tersebut, kata dia, diantaranya meminta penerbitan surat aktif bertugas sebagai salah satu surat keterangan, agar yang bersangkutan bisa mengikuti tes seleksi PPPK 2024.
Informasi yang diterima, lanjutnya, oknum tersebut diduga sudah beberapa tahun tidak melaksanakan tugas di instansi milik pemerintah daerah.
.jpeg)
