jpnn.com, KARIMUN - Kepala Badan Pangan Nasional (Kabapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut dugaan penyelundupan 1.000 ton beras di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, merupakan tindakan pengkhianatan bangsa karena menodai capaian swasembada.
"Ini pengkhianat bangsa menurut saya. Masa melakukan hal seperti ini, kita sudah surplus, kita banyak stok, kita banyak, ada tiga juta ton lebih (stok beras nasional), tetapi memasukkan 1.000 ton, ini tidak benar," kata Amran di sela meninjau temuan beras ilegal di Kawasan Bea Cukai, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Senin.
Dia mengapresiasi langkah cepat aparat penegak hukum dalam mengungkap dan mengamankan beras ilegal tersebut, serta meminta seluruh pelaku penyelundupan ditindak tegas tanpa kompromi demi kepentingan nasional.
Amran dalam pernyataan diterima di Jakarta, menegaskan praktik ilegal tersebut berpotensi melemahkan petani Indonesia yang jumlahnya mencapai sekitar 115 juta orang yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.
Pemerintah, katanya, telah resmi mengumumkan capaian swasembada pangan di tingkat nasional dan internasional, sehingga segala bentuk gangguan terhadap stabilitas pangan tidak boleh dibiarkan.
"Kami sudah swasembada pangan (komoditas beras). Bapak Presiden (Prabowo Subianto) sudah mengumumkan di tingkat nasional, di Kerawang kemarin, dan di internasional bahwa kita swasembada. Jangan mengganggu swasembada kita," tegasnya.
Amran juga menyoroti kejanggalan asal beras yang disebut berasal dari Tanjung Pinang, wilayah tanpa sawah, namun direncanakan dikirim ke Palembang yang justru surplus produksi beras.
Dia menilai pola distribusi tersebut tidak masuk akal dan menguatkan dugaan bahwa beras yang diamankan merupakan hasil penyelundupan yang sengaja disamarkan jalur peredarannya.
