jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah mencabut kebijakan larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram pada Selasa (4/2). Hal itu dilakukan setelah mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, kebijakan itu mewajibkan pembelian gas melon hanya di pangkalan resmi Pertamina untuk memastikan distribusi tepat sasaran dan sesuai harga eceran tertinggi (HET). Namn, kebijakan tersebut justru menimbulkan kelangkaan, antrean panjang, bahkan keresahan di masyarakat.
Dekan School of Business and Management atau SBM Petra Christian University (PCU) Josua Tarigan, Ph.D., CMA., CSRA., menilai perubahan kebijakan itu mencerminkan tantangan dalam mengatur subsidi energi.
“Setiap kebijakan pasti ada dampaknya, baik di tingkat makro maupun mikro. Saat akses elpiji subsidi dipersempit, daya beli masyarakat berpenghasilan rendah terdampak. Mereka harus mengalokasikan lebih banyak uang untuk energi, yang akhirnya mengurangi konsumsi kebutuhan lain,” ujarnya.
Dia juga menyoriti dampaknya terhadap pelaku usaha kecil. UMKM yang mengandalkan elpiji 3 kg memiliki dua pilihan sulit, yaitu menaikkan harga jual atau memengaruhi laba.
"Apabila harga naik, daya beli masyarakat bisa turun, jika tidak, laba mereka berkurang,” jelas dosen yang memiliki kepakaran di bidang bisnis, keuangan, dan ekonomi itu.
Menurutnya, kebijakan ini sebenarnya bertujuan baik, hanya saja penerapannya terlalu mendadak. Bukan program subsidinya yang salah, melainkan sistemnya.
"Sejak pertama kali diterapkan bertahun-tahun lalu, pemerintah belum menemukan cara yang benar-benar efektif untuk memastikan elpiji subsidi tepat sasaran. Akibatnya, kebijakan ini menimbulkan kepanikan dan kekacauan di lapangan,” ucapnya.
