jateng.jpnn.com, SEMARANG - Program Sekolah Rakyat di Kota Semarang belum bisa mulai menerima pendaftaran siswa. Penyebabnya, data siswa dari keluarga miskin yang menjadi prioritas penerima belum rampung diverifikasi.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bambang Pramusinto menyebut bahwa pihaknya masih menunggu hasil verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos).
“Surat edaran dari Kemensos baru kami terima. Verifikasi faktual masih berlangsung di lapangan,” ungkap Bambang, Jumat (18/7).
Menariknya, Sekolah Rakyat ini rencananya akan memanfaatkan gedung sementara di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Semarang sebelum gedung utama selesai dibangun.
Untuk tahap awal, kuota Sekolah Rakyat di Semarang hanya mencakup 50 siswa SD dan 50 siswa SMA. Jumlah itu akan ditambah setelah pembangunan di lokasi tetap rampung.
Lokasi rencananya di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, dengan fasilitas lengkap untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Setiap jenjang akan memiliki rombongan belajar tersendiri.
Meski perencanaan sudah jalan, urusan lahan masih menjadi pekerjaan rumah. Sebagian lahan yang akan digunakan ternyata masih berstatus lahan pertanian, sehingga memerlukan proses legalisasi bersama Kementerian Pertanian.
“Legalitas lahannya sedang kami urus. Untuk bangunan fisik, kami mulai siapkan,” kata Bambang.
