Dailami Firdaus Dorong Jakarta Perkuat Fiskal di Tengah Pemotongan DBH Rp15 Triliun

KabarJakarta.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta, Dailami Firdaus, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memperkuat kemampuan fiskal daerah di tengah pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp15 triliun dari Pemerintah Pusat.

Dailami menilai kondisi tersebut perlu dihadapi dengan memperkuat kerja sama antara Pemprov Jakarta, Pemerintah Pusat, dan DPRD. Menurutnya, sinergi antarlembaga penting agar pembangunan dan pelayanan publik di Jakarta tetap berjalan.

“Kami mendorong Pemprov DKI Jakarta memperkuat sinergisitas dengan pemerintah pusat dan DPRD dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan Jakarta,” kata Dailami dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/8).

Ia menjelaskan, kebijakan fiskal untuk Jakarta perlu melihat posisi daerah tersebut yang memiliki peran berbeda dibandingkan daerah lain. Selain menjadi pusat pemerintahan, Jakarta juga tetap menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional.

Menurut Dailami, beban pelayanan Jakarta tidak hanya ditujukan kepada warga yang tinggal di wilayah administrasinya. Setiap hari, jutaan orang dari kawasan aglomerasi datang ke Jakarta untuk bekerja, bersekolah, menjalankan usaha, maupun mengakses berbagai layanan.

“Kebijakan fiskal Jakarta harus tetap memperhatikan posisi daerah tersebut sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian nasional yang setiap hari melayani jutaan masyarakat dari kawasan aglomerasi,” ujarnya.

Dailami mengaku memahami adanya penyesuaian kebijakan fiskal nasional yang dilakukan Pemerintah Pusat. Kebijakan tersebut, kata dia, merupakan bagian dari upaya memperkuat kondisi keuangan negara.

Namun, pada saat yang sama, Jakarta tetap menghadapi kebutuhan pembangunan yang besar. Pemerintah daerah harus memastikan berbagai pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur tetap berjalan meski ruang fiskal mengalami tekanan.

“Sekaligus sebagai kota yang setiap hari melayani jutaan masyarakat dari kawasan aglomerasi,” kata Dailami.

Ia menilai prinsip keadilan fiskal perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan DBH untuk Jakarta. Dukungan anggaran yang proporsional dinilai penting agar pemerintah daerah dapat menjalankan berbagai program strategis.

Sejumlah sektor yang membutuhkan dukungan tersebut antara lain pembangunan infrastruktur, pengembangan transportasi massal, pendidikan, kesehatan, hingga pengendalian banjir. Program-program tersebut membutuhkan pembiayaan yang berkelanjutan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Dailami juga memastikan DPD RI akan terus mengawal aspirasi Pemprov Jakarta terkait kebijakan DBH kepada Pemerintah Pusat. Ia berharap kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menjalankan program pembangunan.

“Dalam kapasitas di DPD RI, kami akan terus mengawal aspirasi Pemprov Jakarta kepada Pemerintah Pusat, agar kebijakan DBH semakin berkeadilan, tepat waktu, serta memberikan kepastian bagi pembangunan daerah,” ungkap Dailami.

Menurut dia, penguatan fiskal Jakarta bukan hanya berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah mengelola anggaran. Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan kemampuan Jakarta mempertahankan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di tengah tingginya aktivitas masyarakat dari wilayah aglomerasi.