jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali membuat kebijakan baru. Kali ini, kebijakan tersebut menyasar keuangan dan pemilihan kepala desa.
Dedi menetapkan kebijakan penerapan e-budgeting di seluruh keuangan desa dan pemilihan kepala desa menggunakan e-voting.
Dedi mengatakan, dirinya telah resmi menandatangani kebijakan bagi sekitar 5.000 desa di Jabar untuk menerapkan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan desa dan penyaluran aspirasi politik di tingkat pemilihan kepala desa.
“Ada dua hal yang hari ini saya tandatangani dan akan berlaku di seluruh desa di Jawa Barat,” kata Dedi dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (3/6/2025).
Pertama, dengan menerapkan e-budgeting maka seluruh transaksi dan pengelolaan keuangan desa akan dilakukan secara digital. “Uang masuk secara digital, belanja akan secara digital, sehingga kontrol keuangan desa akan semakin baik dan terbuka dan semakin transparan,” sambungnya.
Menurutnya, penerapan e-budgeting juga bisa mendeteksi jika terjadi kecurangan atau penyalahgunaan keuangan desa.
Sementara terkait e-voting, Dedi memastikan warga desa akan memilih pemimpinnnya secara digital.
“Dua kerangka kerja ini merupakan bagian terpenting dalam mewujudkan prinsip-prinsip layanan publik dan demokrasi di Jawa Barat,” kata Dedi.
