jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak membuka secara terang benderang dugaan praktik mafia cukai rokok ilegal yang diduga menyeret jaringan pengusaha dan oknum di lingkungan Kementerian Keuangan.
Desakan itu menguat setelah KPK memeriksa seorang pengusaha rokok asal Jawa Tengah berinisial LEH untuk mendalami mekanisme pengurusan cukai di Ditjen Bea dan Cukai pada Selasa, 31 Maret 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mengonfirmasi kepada LEH proses yang dijalani sebagai pengusaha rokok dalam mengurus cukai.
Pemeriksaan itu bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya menelusuri apakah terdapat penyimpangan, suap, atau gratifikasi dalam pengurusan cukai yang selama ini diduga menjadi pintu masuk praktik korupsi di sektor kepabeanan dan cukai.
KPK sejatinya juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua pengusaha rokok lainnya, yakni Rokhmawan dan Benny Tan.
Namun keduanya tidak hadir memenuhi panggilan penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Ketidakhadiran dua saksi tersebut justru mempertebal dugaan perkara ini bukan kasus biasa, melainkan menyentuh simpul kepentingan yang lebih besar dan lebih terorganisasi.
Informasi yang beredar menyebutkan, KPK juga telah meminta klarifikasi terhadap 17 perusahaan rokok di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
