kaltim.jpnn.com, BALI - Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Penegasan tersebut disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Badan Pendapatan Daerah wilayah Indonesia Tengah dan Timur di Bali, Kamis (12/2).
Dia mengingatkan daerah tidak lagi bisa bergantung pada dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Menurut Rudy Mas'ud, inovasi dan akselerasi pengelolaan PAD menjadi kunci menjaga kesinambungan pembangunan daerah.
“Kita tidak bisa terus berharap pada dana pusat. Optimalisasi PAD harus menjadi kekuatan utama pembangunan daerah,” tegas Rudy Mas'ud yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dilansir dari akun resmi Pemprov Kaltim, Kamis (12/2).
Dia memaprkan APBD Kaltim mengalami penurunan signifikan dari Rp 21,7 triliun pada 2025 menjadi Rp 15,15 triliun di tahun ini akibat pemangkasan TKD.
Kondisi ini menuntut daerah beradaptasi cepat agar program pembangunan tetap berjalan.
Pada 2025, target PAD Kaltim sebesar Rp 10,03 triliun dengan realisasi Rp 9,33 triliun atau sekitar 93 persen.
