DPRD DKI Dukung Transjakarta Layani Kepulauan Seribu dengan Kapal

KabarJakarta.com — Pimpinan DPRD DKI Jakarta mendukung rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan layanan Transjakarta hingga Kepulauan Seribu. Layanan tersebut nantinya tidak menggunakan bus, melainkan kapal yang beroperasi dengan pola layanan menyerupai Transjakarta di daratan.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menjelaskan, rencana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat konektivitas antara wilayah daratan Jakarta dan Kepulauan Seribu. Layanan transportasi laut perlu dibuat lebih teratur agar masyarakat memiliki pilihan perjalanan yang dapat diandalkan.

“Memang terkait transportasi dari darat ke Kepulauan Seribu menjadi salah satu concern Pemerintah DKI Jakarta, dan kami mendukung rencana tersebut,” kata Baco di sela Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) DKI Jakarta di Jakarta Pusat, Sabtu (15/8).

Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta itu menjelaskan, istilah Transjakarta dalam rencana tersebut mengacu pada pola operasional, bukan jenis kendaraan. Kapal yang digunakan akan melayani rute secara rutin dan berkelanjutan.

Dengan pola itu, kapal diharapkan tetap beroperasi sesuai rute yang ditetapkan, baik sedang membawa banyak penumpang maupun ketika jumlah penumpangnya sedikit. Sistem tersebut dinilai berbeda dengan kapal reguler yang biasanya menyesuaikan keberangkatan dengan jadwal dan kondisi penumpang.

“Wacana Pak Gubernur adanya Transjakarta, bukan bus ya. Karena nanti masyarakat berpikirnya itu bus. Tapi bukan bus ya,” ujar Baco.

Ia menggambarkan layanan tersebut seperti armada Transjakarta yang terus berputar melayani koridor. Kapal akan bergerak bolak-balik sehingga masyarakat tidak harus menunggu keberangkatan yang bergantung pada terpenuhinya jumlah penumpang.

“Nantinya tetap kapal tapi bukan bus. Artinya, itu kapal muter-muter aja dia, intinya itu. Dia bolak-balik aja, ada penumpang atau nggak ada penumpang, dia bolak-balik. Dia jalan aja terus gitu,” jelasnya.

Mengenai pihak yang akan mengelola layanan tersebut, Baco menjelaskan DPRD bersama Pemprov DKI akan menyiapkan dasar regulasi yang sesuai. Pengelolaan dapat dilakukan oleh PT Transjakarta maupun Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

“Pasti nanti akan kami cari regulasi yang paling baik, atau paling betul. Apakah di bawah PT Transjakarta atau di bawah Dishub, yang pasti bukan bus ke laut,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin menyatakan pengelolaan transportasi menuju Kepulauan Seribu ke depan akan dilakukan Transjakarta. Pengelolaan itu tidak hanya mencakup kapal, tetapi juga area pelabuhan.

“Untuk urusan  operasional dan teknis pendukung, ke depan akan dikelola Transjakarta. Jadi nantinya tidak hanya sarana berupa kapal. Pengelolaan area pelabuhan akan turut dilakukan oleh Transjakarta,” kata Budi.

Budi menegaskan, perubahan pengelolaan tersebut ditujukan untuk membangun layanan yang lebih terintegrasi, aman, nyaman, dan adil bagi warga Kepulauan Seribu maupun wisatawan.

Di sisi lain, Baco menyebut dukungan terhadap program Pemprov DKI menjadi bagian dari posisi Bapera sebagai mitra pemerintah daerah. Dalam Rakerda, Bapera DKI Jakarta membahas penguatan organisasi hingga tingkat RW serta keterlibatan kader dalam kegiatan sosial.

“Harapannya akan ada kolaborasi simbiosis mutualisme antara Bapera DKI Jakarta dengan Pemerintah DKI Jakarta,” ucap Baco.

Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta Muhamad Matsani turut mengapresiasi peran Bapera. Ia menilai kerja sama berbagai unsur masyarakat diperlukan untuk membangun Jakarta.

“Bapera punya posisi strategis untu menjaga harmoni sosial Jakarta. Termasuk membangun komunikasi dengan sehat dan memiliki semangat gotong royong,” ujar Matsani.