jpnn.com - Fraksi Partai Demokrat DPR RI memberikan solusi merespons Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang memelototi dana pemerintah daerah (pemda) mengendap di perbankan senilai Rp 234 triliun.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan menyebut fraksinya mendukung Purbaya segera menyelesaikan masalah dana pemda yang masih mengendap di perbankan.
"Kami mendukung Menkeu agar dana pemda segera digerakkan untuk mendorong perputaran ekonomi di daerah," kata Marwan dalam keterangannya pada Kamis, 23 Oktober 2025.
Menurut Marwan, analisa terbaru menunjukkan bahwa fenomena dana APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, tetapi menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dia menyimpulkan, masalah utama bukan hanya besarnya saldo kas, melainkan cara komunikasi, pengelolaan, dan keterkaitannya dengan ekonomi lokal.
Marwan berpandangan bahwa tanpa definisi jelas dan data granular, isu ini mudah dipolitisasi.
Nah, dia menyebut solusi paling efektif adalah menggabungkan transparansi data, audit fokus, aturan kas modern, dan insentif untuk belanja produktif daerah.
Marwan menyampaikan penyelesaian masalah ini harus diarahkan untuk memperkuat desentralisasi fiskal yang produktif, di mana daerah memiliki kapasitas mengelola keuangannya secara efisien namun tetap dalam kerangka nasional yang akuntabel.
