jpnn.com, JAKARTA - IM57+ Institute mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung untuk menyelidiki dugaan tindak pidana suap atau gratifikasi yang melibatkan Menteri Budi Arie. Hal ini merespons dakwaan yang menyebutkan adanya penerimaan dana terkait pengamanan situs judi online saat Budi Arie menjabat sebagai menteri.
"Penerimaan Budi Arie dalam kapasitasnya sebagai menteri tidak boleh hanya didekati dengan pendekatan judi online, tetapi harus menggunakan pendekatan tindak pidana korupsi," kata Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito dalam rilis resminya, Rabu (21/5).
Lembaga ini menilai penerimaan tersebut berpotensi melanggar Pasal 12 huruf a atau b UU Tindak Pidana Korupsi atau setidaknya masuk kategori gratifikasi.
IM57+ Institute menekankan bahwa dakwaan tersebut menunjukkan dugaan penerimaan dana terkait pengamanan situs judi online, yang seharusnya menjadi prioritas pemberantasan kementerian yang dipimpin Budi Arie.
"Apabila terbukti, ini merupakan kejahatan korupsi yang tersindikasi," lanjut dia.
Lembaga tersebut mendesak KPK dan Kejaksaan Agung bertindak aktif.
"Dugaan dalam dakwaan tidak dapat didiamkan dan harus ditindaklanjuti karena merupakan hal substantif yang bertentangan dengan visi pemerintah memerangi judi online," tegas Lakso.
IM57+ Institute berharap kasus ini diselesaikan secara tuntas untuk menjaga integritas pemerintahan. "Panjang umur perjuangan," tutup Lakso. (tan/jpnn)
