kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhidin membantu Pemkot Banjarmasin guna mengatasi darurat sampah usai Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menutup Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Basirih sejak awal Februari 2025.
Muhidin menyampaikan sejumlah langkah konkret yang telah diambil Pemprov Kalsel untuk menambah kuota penerimaan volume sampah dari Kota Banjarmasin ke TPAS Regional Banjarbakula di Banjarbaru.
"Dari semula 200 ton menjadi 300 ton per hari," katanya.
Tak hanya itu, dia memberikan kelonggaran jam operasional di TPAS Regional Banjarbakula hingga malam hari, untuk membantu menangani tumpukan sampah yang menggunung di Kota Banjarmasin.
"Jadi, setelah lebih dari 300 ton itu memberi operator, dianggap lembur dan juga membayar minyak BBM, untuk menanggulangi sampah yang menumpuk di Kota Banjarmasin," tutur Muhidin.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalsel Fathimatuzzahra, menambahkan pihaknya telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kota Banjarmasin terkait penambahan penerimaan volume sampah mencakup penerimaan pembuangan 18.000 ton sampah yang saat ini tertimbun di TPAS Basirih.
Fathimatuzzahra menekankan Pemkot Banjarmasin harus mengelola sampah dengan benar dan sesuai aturan.
"Artinya apabila dia melebihi dari 300 ton artinya dia harus mengalokasikan dana, jangan sampai pula juga melakukan praktik open dumping di lokasi, karena sangat bermasalah bagi Banjarmasin," tegasnya.
