jpnn.com - DPRD Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta tenaga honorer non-database yang kontraknya tidak dilanjutkan agar tidak menolak pelatihan kerja yang diberikan pemerintah daerah di Balai Latihan Kerja (BLK).
"Pelatihan kerja yang diberikan pemerintah daerah itu jangan ditolak, seharusnya diikuti saja," kata Sekretaris Komisi III DPRD Lombok Tengah Ki Agus Azhar di Lombok Tengah, Rabu (7/1/2026).
Agus menyebut pelatihan tersebut merupakan solusi sementara dan dapat meningkatkan kompetensi mereka.
Selain itu, pelatihan tersebut tidak hanya diberikan kepada honorer non-database, tetapi PPPK paruh waktu juga harus diberikan pelatihan untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM).
"Pelatihan itu harus diikuti untuk peningkatan kompetensi," ucapnya.
Pihaknya juga tetap mengawal persoalan ini, sehingga solusi yang akan ditawarkan bagi guru yang sudah sertifikasi, namun tidak masuk menjadi PPPK Paruh Waktu, mereka masuk mengajar di sekolah swasta binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) agar sertifikasi mereka tetap dibayarkan.
"Kami tetap berharap ada solusi yang terbaik bagi 715 guru honorer yang tidak diperpanjang masa kontraknya," katanya.
Namun, menurutnya solusi yang harus diberikan ini terutama bagi guru sertifikasi bisa didistribusikan ke sekolah swasta.
