jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono menyampaikan ide kebangsaan harus diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat, dengan landasan moral, ilmu pengetahuan, dan kemajuan teknologi.
Hal itu diungkapkan Ibas saat memberikan kuliah umum bersama Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan (SPPB) Universitas Indonesia yang bertemakan “Kebangsaan Progresif: Membangun Indonesia Melalui Gagasan dalam Menghadapi Tantangan Global” di Institute for Advancement of Science Technology & Humanity (IASTH) Universitas Indonesia, Kampus Salemba, Jakarta.
Lulusan Program Doktor S3 dari IPB University tersebut menyampaikan saa tini dunia telah berubah dan peta tantangan pun bergeser.
Dia menyoroti krisis energi, pangan, dan iklim, disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan, serta munculnya polarisasi sosial dan krisis kepercayaan.
“Saya tidak bicara atas nama wakil rakyat saja atau sebagai politisi, tetapi dari sisi dunia. Hari ini semua melihat bagaimana disinformasi dan distrust terjadi antara negara, rakyat, dan pemimpin. Masyarakat dibanjiri berita positif dan negatif, namun tidak sedikit pula yang menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada pemimpin,” ungkap Ibas.
Ibas pun mengutip teori complex interdependence, bahwa dunia kini saling bergantung secara ekonomi, teknologi, dan informasi.
“Kekuatan tidak lagi hanya dibutuhkan oleh pemerintah saja. Rakyat berharap pemerintah makin kuat dan berdaya, untuk memastikan negara kesatuan dan demokrasi Indonesia dapat benar-benar dijaga. Semua pihak harus terus terlibat dalam upaya perdamaian dunia, tidak hanya bicara soal ketahanan nasional, tetapi juga kesiapan berperan aktif di dunia internasional,” ujarnya.
Menurut Ibas, peran tersebut harus dibarengi dengan kehadiran ilmu, inovasi, dan data. Ia mengutip sosiolog Anthony Giddens, “Globalization does not erase nations, it challenges them to redefine themselves” — globalisasi tidak menghapuskan negara, tetapi menantang setiap bangsa untuk mendefinisikan dirinya kembali.
