jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Menjaga rutinitas dan budaya berbagi di hari raya Iduladha, Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Bandung bekerja sama dengan Tim Hukum Jabar Istimewa kembali menggelar penyembelihan hewan kurban. Tahun ini, sebanyak lima ekor sapi dan dua ekor kambing disiapkan untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa, Jutek Bongso mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk nyata semangat berbagi dari para praktisi hukum kepada sesama. Kolaborasi antara IKADIN Bandung dan Tim Hukum Jabar Istimewa ini sendiri telah memasuki tahun kedua.
"Kegiatan hari ini sudah menjadi rutinitas setiap tahun bagi IKADIN Bandung. Khusus kolaborasi dengan Tim Hukum Jabar Istimewa, ini dimulai sejak tahun lalu. Tahun ini jumlahnya sama dengan tahun kemarin, yakni lima ekor sapi," ujar Jutek, Kamis (28/5/2026).
Jutek menyebutkan, hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak, seperti dari sejumlah tokoh dan instansi. Prioritas utama pembagisn, akan diberikan kepada anak-anak yatim piatu di beberapa panti asuhan dan lingkungan sekitar sekretariat Tim Hukum Jabar Istimewa melalui pengurus RT dan RW setempat.
"Ada dua ekor sapi titipan dari Gubernur Jawa Barat, Pak Dedi Mulyadi. Selain itu, ada juga titipan dari BJB, serta BUMD lainnya seperti Jaswita dan Jamkrida. Sementara untuk dua ekor kambing berasal dari anggota Tim Hukum Jabar Istimewa dan DPC IKADIN Bandung. Semangatnya adalah ingin berbagi. Ini sudah menjadi tradisi bagi kami untuk mempererat silaturahmi sekaligus menjalankan ibadah kurban," kata Jutek.
Selain itu, Jutek mengatakan, untuk terus mengawal kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai berpihak pada kepentingan rakyat. Pihaknya berkomitmen mendukung langkah Gubernur Jawa Barat didasari oleh rekam jejak kebijakan yang pro-rakyat.
"Kami hadir di sini meskipun kami pengacara profesional yang biasanya cukup kritis terhadap kebijakan pemerintah. Namun, kami melihat Pak Gubernur sangat pro-rakyat, sehingga kami memutuskan untuk mendukung dan ditugaskan mengawal seluruh kebijakan di Provinsi Jawa Barat," jelas dia.
Jutek mengungkapkan keberhasilan tim dalam mengadvokasi warga di salah satu kampung di Garut yang telah menempati lahan sejak tahun 1950-an. Setelah dihantui ancaman penggusuran selama puluhan tahun, ratusan Kepala Keluarga (KK) kini bisa bernapas lega.
